Mengapa Legal Audit Penting bagi Perusahaan? Ini Risiko Hukum yang Perlu Diantisipasi
Dalam menjalankan bisnis, perusahaan tidak hanya perlu memastikan kondisi keuangannya sehat. Aspek hukum juga harus mendapatkan perhatian yang sama seriusnya. Perusahaan dapat memiliki omzet tinggi, aset besar, dan strategi bisnis yang kuat, tetapi tetap menghadapi masalah serius apabila terdapat izin yang tidak sesuai, kontrak yang bermasalah, kepemilikan aset yang tidak jelas, sengketa hukum, atau kewajiban regulasi yang terabaikan. Di sinilah legal audit memiliki peran penting.
Legal audit merupakan proses pemeriksaan dan evaluasi terhadap kondisi hukum perusahaan untuk mengetahui apakah kegiatan, dokumen, aset, kontrak, perizinan, hingga hubungan perusahaan dengan pihak lain telah memiliki dasar hukum yang memadai. Melalui proses tersebut, perusahaan dapat menemukan potensi masalah sebelum berkembang menjadi sengketa, sanksi, kerugian finansial, atau hambatan dalam melakukan aksi korporasi.
Dalam praktiknya, legal audit juga berkaitan erat dengan legal compliance, manajemen risiko, tata kelola perusahaan, serta pengambilan keputusan strategis. Pemeriksaan hukum dapat menjadi semakin penting ketika perusahaan hendak melakukan ekspansi, memperoleh investasi, melakukan merger dan akuisisi, mengajukan pembiayaan, atau mempersiapkan aksi korporasi lainnya. Lalu, mengapa legal audit penting bagi perusahaan? Risiko hukum apa saja yang perlu diantisipasi? Berikut pembahasannya.
Apa Itu Legal Audit?
Legal audit adalah pemeriksaan secara sistematis terhadap aspek hukum perusahaan untuk mengetahui status legalitas, tingkat kepatuhan, potensi risiko, dan permasalahan hukum yang dapat memengaruhi kegiatan perusahaan.
Legal audit sering kali dikaitkan dengan legal due diligence, meskipun konteks penggunaannya dapat berbeda, dan legal due diligence umumnya digunakan untuk memperoleh gambaran kondisi hukum suatu objek atau perusahaan dalam konteks transaksi tertentu, seperti akuisisi atau investasi. Sementara itu, legal audit dapat dilakukan sebagai pemeriksaan berkala untuk mengevaluasi kondisi hukum perusahaan secara lebih luas.
Ruang lingkup legal audit dapat meliputi:
- Dokumen pendirian dan perubahan perusahaan.
- Anggaran dasar.
- Struktur dan kepemilikan saham.
- Perizinan usaha.
- Kepemilikan aset.
- Perjanjian dan kontrak.
- Ketenagakerjaan.
- Kekayaan intelektual.
- Kepatuhan terhadap peraturan.
- Sengketa dan perkara hukum.
- Perlindungan data pribadi.
- Hubungan dengan vendor, pelanggan, mitra, dan pihak ketiga.
- Tata kelola perusahaan.
Dalam konteks perseroan terbatas, UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur berbagai aspek fundamental perusahaan, mulai dari pendirian dan anggaran dasar hingga organ perseroan, RUPS, penggabungan, pengambilalihan, pemisahan, serta pembubaran perseroan. Regulasi tersebut telah mengalami perubahan, termasuk melalui UU No. 6 Tahun 2023.
Karena itu, perusahaan perlu memastikan bahwa praktik bisnisnya tetap sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Mengapa Legal Audit Penting bagi Perusahaan?
Legal audit bukan sekadar pemeriksaan dokumen. Proses ini dapat menjadi instrumen manajemen risiko untuk membantu perusahaan memahami posisi hukumnya secara objektif.
Berikut beberapa alasan utama mengapa legal audit penting.
1. Mengidentifikasi Risiko Hukum Sejak Dini
Salah satu fungsi utama legal audit adalah menemukan potensi masalah sebelum masalah tersebut berkembang menjadi sengketa atau kerugian.
Sebagai contoh, perusahaan mungkin memiliki kontrak dengan pelanggan yang sudah berjalan selama bertahun-tahun. Namun, setelah diperiksa, ternyata kontrak tersebut tidak mengatur secara jelas mengenai batas tanggung jawab, mekanisme penyelesaian sengketa, keadaan kahar, atau konsekuensi apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi. Masalah tersebut mungkin belum terlihat selama hubungan bisnis berjalan normal. Namun ketika terjadi perselisihan, kelemahan kontrak dapat menjadi sumber risiko yang signifikan.
Legal audit membantu perusahaan menemukan kelemahan seperti ini sehingga manajemen dapat mengambil tindakan korektif.
2. Memastikan Legalitas dan Kepatuhan Perusahaan
Perusahaan beroperasi dalam lingkungan regulasi yang terus berkembang. Perubahan aturan dapat memengaruhi perizinan, kegiatan usaha, hubungan ketenagakerjaan, perpajakan, perlindungan konsumen, lingkungan, data pribadi, hingga sektor industri tertentu. Legal audit membantu perusahaan melakukan pemeriksaan terhadap kepatuhan tersebut.
Tujuannya bukan hanya mengetahui apakah perusahaan memiliki dokumen perizinan, tetapi juga menilai apakah izin dan kegiatan usaha tersebut masih relevan dengan aktivitas perusahaan.
Perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha tanpa memperhatikan aspek kepatuhan dapat menghadapi konsekuensi administratif, perdata, bahkan pidana sesuai karakter pelanggarannya.
3. Mencegah Sengketa Hukum yang Merugikan
Sengketa hukum dapat menghabiskan waktu, biaya, sumber daya, dan perhatian manajemen.
Sengketa dapat muncul dari berbagai sumber, misalnya:
- Wanprestasi kontrak.
- Perselisihan dengan karyawan.
- Sengketa kepemilikan aset.
- Perselisihan dengan pemegang saham.
- Pelanggaran kekayaan intelektual.
- Perselisihan dengan pelanggan.
- Perselisihan dengan vendor.
- Klaim pihak ketiga.
Legal audit membantu perusahaan memetakan potensi sengketa dan menilai apakah terdapat masalah yang perlu segera ditangani. Dengan demikian, perusahaan dapat menerapkan pendekatan preventif daripada hanya menunggu munculnya gugatan.
4. Melindungi Aset Perusahaan
Aset perusahaan tidak hanya berupa uang tunai atau persediaan. Aset juga dapat berbentuk tanah, bangunan, kendaraan, mesin, saham, merek, hak kekayaan intelektual, lisensi, teknologi, hingga hak kontraktual. Legal audit dapat memeriksa apakah perusahaan benar-benar memiliki dasar hukum yang memadai atas aset tersebut.
Misalnya, perusahaan memiliki sebidang tanah yang digunakan untuk kegiatan operasional. Legal audit dapat membantu menilai dokumen kepemilikan, status hukum, penggunaan, potensi sengketa, maupun aspek lain yang relevan.
Hal ini menjadi semakin penting ketika perusahaan hendak menjual, menjaminkan, mengalihkan, atau menggunakan aset sebagai bagian dari transaksi bisnis.
5. Mengurangi Risiko dalam Kontrak Bisnis
Kontrak merupakan salah satu fondasi utama kegiatan bisnis.
Kesalahan dalam menyusun atau menjalankan kontrak dapat menimbulkan kerugian besar. Karena itu, legal audit dapat memeriksa kontrak-kontrak material perusahaan untuk mengidentifikasi klausul yang berpotensi merugikan.
Beberapa klausul yang perlu diperhatikan antara lain:
- Hak dan kewajiban para pihak.
- Nilai dan mekanisme pembayaran.
- Jangka waktu kontrak.
- Klausul perpanjangan.
- Wanprestasi.
- Denda.
- Ganti rugi.
- Force majeure.
- Kerahasiaan.
- Hak kekayaan intelektual.
- Pemutusan kontrak.
- Penyelesaian sengketa.
Dengan pemeriksaan tersebut, perusahaan dapat mengetahui kontrak mana yang perlu diperbarui, dinegosiasikan ulang, atau mendapatkan pengawasan khusus.
Risiko Hukum yang Perlu Diantisipasi Perusahaan
Setiap perusahaan memiliki profil risiko hukum yang berbeda. Namun, terdapat sejumlah kategori risiko yang umumnya perlu diperhatikan dalam legal audit.
1. Risiko Legalitas Badan Usaha
Risiko pertama berkaitan dengan status dan dokumen legal perusahaan. Pemeriksaan dapat mencakup akta pendirian, perubahan anggaran dasar, struktur pemegang saham, susunan Direksi dan Dewan Komisaris, serta dokumen administrasi perusahaan.
Ketidaksesuaian antara kondisi aktual dan dokumen perusahaan dapat menimbulkan persoalan ketika perusahaan melakukan transaksi penting. Karena itu, perusahaan perlu memastikan bahwa perubahan struktur organisasi, kepemilikan, maupun keputusan korporasi terdokumentasi dan diproses sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Risiko Perizinan dan Kepatuhan Regulasi
Perusahaan harus memastikan bahwa kegiatan operasionalnya memiliki perizinan dan memenuhi kewajiban regulasi yang relevan.
Risiko dapat muncul ketika perusahaan:
- Menjalankan kegiatan di luar cakupan perizinan.
- Tidak memperbarui dokumen tertentu.
- Mengabaikan kewajiban pelaporan.
- Tidak memenuhi ketentuan sektoral.
- Tidak mengikuti perubahan regulasi.
Legal audit membantu perusahaan membuat pemetaan terhadap kewajiban hukum tersebut.
3. Risiko Kontrak
Kontrak yang tidak jelas dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya perselisihan.
Misalnya, perusahaan menerima pekerjaan berdasarkan kontrak yang tidak menetapkan standar penerimaan pekerjaan secara jelas. Ketika pelanggan menolak hasil pekerjaan, perusahaan dapat mengalami kesulitan dalam membuktikan bahwa kewajibannya telah terpenuhi.
Oleh karena itu, legal audit perlu memperhatikan kontrak-kontrak material dan hubungan hukum perusahaan dengan pihak ketiga.
4. Risiko Ketenagakerjaan
Hubungan perusahaan dengan pekerja juga memiliki aspek hukum yang penting.
Legal audit dapat menilai dokumen ketenagakerjaan, perjanjian kerja, kebijakan internal, tata tertib, hubungan industrial, hingga mekanisme penyelesaian perselisihan.
Tujuannya adalah mengurangi risiko munculnya perselisihan yang dapat mengganggu operasional perusahaan.
5. Risiko Kekayaan Intelektual
Merek, logo, desain, software, database, konten, formula, teknologi, dan karya kreatif dapat menjadi aset penting perusahaan.
Tanpa perlindungan dan dokumentasi yang memadai, perusahaan dapat menghadapi risiko klaim dari pihak lain atau kesulitan mempertahankan haknya.
Legal audit dapat membantu mengidentifikasi aset kekayaan intelektual yang dimiliki perusahaan dan mengevaluasi status perlindungannya.
6. Risiko Perlindungan Data Pribadi
Perusahaan saat ini mengelola semakin banyak data pelanggan, karyawan, vendor, dan pihak lainnya. Indonesia telah memiliki UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi yang mengatur antara lain jenis data pribadi, hak subjek data, pemrosesan data, kewajiban pengendali dan prosesor data, transfer data, sanksi administratif, serta ketentuan pidana tertentu.
Karena itu, perusahaan yang mengumpulkan dan memproses data pribadi perlu memperhatikan aspek hukum tersebut. Legal audit dapat membantu menilai bagaimana perusahaan memperoleh, menyimpan, menggunakan, membagikan, dan menghapus data pribadi.
7. Risiko Sengketa dan Perkara Hukum
Perusahaan perlu mengetahui apakah terdapat sengketa, gugatan, tuntutan, somasi, atau potensi perkara yang dapat memengaruhi bisnis. Legal audit dapat melakukan inventarisasi terhadap perkara yang sedang berjalan maupun potensi klaim dari pihak lain.
Informasi ini penting bagi manajemen karena perkara hukum dapat berdampak terhadap keuangan, reputasi, aset, bahkan keberlangsungan kegiatan usaha.
Apa Saja yang Diperiksa dalam Legal Audit?
Agar memberikan hasil yang komprehensif, legal audit perlu memiliki ruang lingkup yang jelas.
Secara umum, pemeriksaan dapat mencakup beberapa area berikut.
Dokumen Korporasi
Pemeriksa dapat menelaah:
- Akta pendirian.
- Anggaran dasar.
- Akta perubahan.
- Dokumen pemegang saham.
- Keputusan RUPS.
- Dokumen Direksi dan Komisaris.
- Dokumen administrasi perseroan.
Perizinan
Pemeriksaan dapat mencakup legalitas dan perizinan yang relevan dengan kegiatan usaha perusahaan.
Aset
Pemeriksaan diarahkan pada status kepemilikan dan dokumen hukum atas aset perusahaan.
Kontrak
Kontrak material, perjanjian dengan vendor, pelanggan, distributor, mitra bisnis, kreditur, maupun pihak lainnya dapat diperiksa.
Ketenagakerjaan
Dokumen hubungan kerja, kebijakan internal, dan potensi perselisihan ketenagakerjaan dapat menjadi bagian dari pemeriksaan.
Kekayaan Intelektual
Merek, hak cipta, paten, desain industri, rahasia dagang, software, dan aset intelektual lainnya dapat diperiksa sesuai kebutuhan perusahaan.
Sengketa
Legal audit juga dapat mengidentifikasi perkara atau potensi klaim yang dapat memberikan dampak terhadap perusahaan.
Bagaimana Proses Legal Audit Dilakukan?
Pelaksanaan legal audit dapat berbeda sesuai ukuran, sektor, dan kebutuhan perusahaan. Namun, secara umum prosesnya dapat dilakukan melalui beberapa tahap.
Tahap 1: Menentukan Tujuan dan Ruang Lingkup
Perusahaan perlu menentukan tujuan audit terlebih dahulu.
Apakah audit dilakukan untuk pemeriksaan rutin, persiapan investasi, merger, akuisisi, IPO, ekspansi, pembiayaan, atau kebutuhan lainnya?
Tujuan tersebut akan menentukan dokumen dan aspek hukum yang perlu diperiksa.
Tahap 2: Pengumpulan Dokumen
Tim legal mengumpulkan dokumen yang relevan dari berbagai divisi.
Dokumen tersebut dapat berasal dari bagian legal, finance, HR, procurement, operational, sales, hingga manajemen.
Tahap 3: Pemeriksaan dan Analisis
Setelah dokumen terkumpul, pemeriksa melakukan analisis terhadap legalitas, kepatuhan, konsistensi, validitas, dan potensi risiko.
Pada tahap ini, pemeriksa tidak hanya melihat apakah dokumen tersedia, tetapi juga menilai apakah dokumen tersebut sesuai dengan kondisi aktual perusahaan.
Tahap 4: Identifikasi Risiko
Temuan kemudian dikategorikan berdasarkan tingkat risikonya.
Perusahaan dapat menggunakan klasifikasi seperti:
- Risiko rendah.
- Risiko sedang.
- Risiko tinggi.
- Risiko kritis.
Klasifikasi membantu manajemen menentukan prioritas tindakan.
Tahap 5: Penyusunan Laporan Legal Audit
Hasil pemeriksaan dituangkan dalam laporan legal audit.
Laporan dapat memuat:
- Temuan hukum.
- Dokumen yang diperiksa.
- Risiko yang ditemukan.
- Dampak terhadap perusahaan.
- Rekomendasi.
- Prioritas perbaikan.
- Tindakan mitigasi.
Tahap 6: Tindak Lanjut
Legal audit tidak seharusnya berhenti ketika laporan selesai.
Perusahaan perlu menindaklanjuti temuan dengan memperbaiki dokumen, memperbarui kontrak, melengkapi perizinan, menyelesaikan sengketa, memperbaiki kebijakan, atau mengambil langkah hukum lainnya.
Kapan Perusahaan Perlu Melakukan Legal Audit?
Tidak ada alasan untuk menunggu munculnya masalah hukum sebelum melakukan legal audit.
Pemeriksaan dapat dilakukan secara berkala dan menjadi bagian dari sistem manajemen risiko perusahaan.
Namun, legal audit menjadi semakin penting ketika perusahaan:
- Hendak melakukan merger atau akuisisi.
- Mencari investor baru.
- Mempersiapkan IPO atau aksi korporasi.
- Mengajukan pembiayaan dalam skala besar.
- Membeli atau menjual aset bernilai tinggi.
- Melakukan ekspansi bisnis.
- Mengubah struktur kepemilikan.
- Mengembangkan lini bisnis baru.
- Menghadapi sengketa hukum.
- Mengalami perubahan regulasi yang signifikan.
Dalam transaksi korporasi, pemeriksaan hukum membantu pihak yang berkepentingan memahami kondisi hukum perusahaan sebelum mengambil keputusan. Legal due diligence secara khusus digunakan untuk mengidentifikasi antara lain legalitas perusahaan, kepemilikan saham, aset, kontrak, perizinan, dan potensi kewajiban hukum.
Apa Manfaat Legal Audit bagi Manajemen?
Bagi manajemen, legal audit dapat menjadi sumber informasi penting dalam mengambil keputusan.
Manajemen dapat mengetahui:
- Apakah perusahaan telah memenuhi kewajiban hukum.
- Apa saja risiko hukum yang sedang dihadapi.
- Dokumen apa yang belum lengkap.
- Kontrak mana yang berisiko.
- Aset mana yang membutuhkan perhatian.
- Apakah terdapat potensi sengketa.
- Perizinan apa yang perlu diperbarui.
- Area hukum apa yang membutuhkan perbaikan.
Dengan informasi tersebut, keputusan bisnis dapat dibuat berdasarkan kondisi perusahaan yang lebih komprehensif.
Legal audit juga dapat mendukung penerapan Good Corporate Governance (GCG) karena perusahaan memiliki mekanisme untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko hukum secara lebih sistematis.
Legal Audit Bukan Sekadar Mencari Kesalahan
Salah satu kesalahpahaman yang sering muncul adalah menganggap legal audit sebagai proses untuk mencari kesalahan perusahaan. Padahal, tujuan utamanya adalah mengidentifikasi risiko dan memberikan dasar bagi perusahaan untuk melakukan perbaikan. Temuan legal audit seharusnya tidak selalu dianggap sebagai kegagalan. Justru, temuan tersebut memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk memperbaiki kondisi sebelum masalah menjadi lebih besar.
Sebagai contoh, menemukan kontrak yang tidak optimal melalui audit merupakan hal yang jauh lebih baik daripada baru mengetahui kelemahan kontrak setelah terjadi sengketa. Dengan perspektif tersebut, legal audit dapat diposisikan sebagai bagian dari strategi preventive legal management.
Bagaimana Perusahaan Memaksimalkan Hasil Legal Audit?
Agar legal audit memberikan manfaat maksimal, perusahaan sebaiknya melakukan beberapa langkah.
1. Libatkan Divisi Terkait
Legal audit tidak hanya menjadi tanggung jawab bagian legal. Divisi HR, finance, procurement, operational, sales, dan manajemen dapat memberikan informasi penting.
2. Gunakan Data yang Aktual
Pemeriksaan harus menggunakan dokumen terbaru dan mencerminkan kondisi perusahaan saat ini.
3. Prioritaskan Risiko
Tidak semua temuan memiliki dampak yang sama. Perusahaan perlu memprioritaskan risiko berdasarkan tingkat kemungkinan dan dampaknya.
4. Buat Action Plan
Setiap temuan sebaiknya memiliki rekomendasi, pihak yang bertanggung jawab, serta target penyelesaian.
5. Lakukan Monitoring Berkala
Legal audit sebaiknya tidak menjadi kegiatan satu kali. Perusahaan perlu melakukan monitoring terhadap perubahan regulasi dan kondisi hukum secara berkala.
Kesimpulan
Legal audit penting bagi perusahaan karena membantu mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengantisipasi risiko hukum sebelum risiko tersebut berkembang menjadi masalah yang lebih besar. Risiko hukum dapat muncul dari berbagai aspek, mulai dari legalitas perusahaan, perizinan, kontrak, aset, ketenagakerjaan, kekayaan intelektual, perlindungan data pribadi, hingga sengketa hukum.
Dengan melakukan legal audit secara sistematis, perusahaan dapat mengetahui kondisi hukumnya secara lebih objektif. Hasil pemeriksaan juga dapat membantu manajemen menentukan prioritas perbaikan dan mengambil keputusan bisnis dengan mempertimbangkan risiko hukum. Dalam lingkungan bisnis yang semakin kompleks, kepatuhan hukum bukan hanya persoalan administratif. Kepatuhan merupakan bagian dari perlindungan terhadap aset, reputasi, keberlanjutan bisnis, dan nilai perusahaan.
Karena itu, legal audit sebaiknya dipandang sebagai instrumen pencegahan dan manajemen risiko, bukan sekadar pemeriksaan ketika perusahaan hendak melakukan transaksi besar. Semakin cepat perusahaan mengetahui potensi masalah hukum, semakin besar peluang perusahaan untuk memperbaikinya sebelum menimbulkan kerugian yang lebih besar.
FAQ Seputar Legal Audit Perusahaan
Apa tujuan utama legal audit?
Tujuan utama legal audit adalah mengetahui kondisi hukum perusahaan, mengidentifikasi potensi risiko, menilai kepatuhan, dan memberikan rekomendasi perbaikan untuk mengurangi kemungkinan munculnya masalah hukum.
Apakah legal audit hanya diperlukan perusahaan besar?
Tidak. Perusahaan dari berbagai skala dapat melakukan legal audit. Ruang lingkup pemeriksaan dapat disesuaikan dengan ukuran perusahaan, sektor usaha, kompleksitas operasional, dan tingkat risikonya.
Apa perbedaan legal audit dan legal due diligence?
Legal audit umumnya memiliki cakupan pemeriksaan kondisi hukum perusahaan secara lebih luas dan dapat dilakukan secara berkala. Legal due diligence biasanya lebih spesifik terhadap suatu transaksi atau objek tertentu, seperti investasi, merger, atau akuisisi.
Apa saja dokumen yang diperiksa dalam legal audit?
Dokumen yang diperiksa dapat mencakup dokumen korporasi, perizinan, kontrak, dokumen aset, dokumen ketenagakerjaan, kekayaan intelektual, dokumen sengketa, serta dokumen lain sesuai karakteristik perusahaan.
Mengapa kontrak perlu diperiksa dalam legal audit?
Kontrak mengatur hak dan kewajiban perusahaan dengan pihak lain. Klausul yang tidak jelas atau tidak menguntungkan dapat meningkatkan risiko wanprestasi, sengketa, denda, maupun kerugian finansial.
Apakah legal audit dapat mencegah sengketa?
Legal audit tidak dapat menjamin bahwa perusahaan tidak akan pernah menghadapi sengketa. Namun, audit dapat membantu mengidentifikasi sumber risiko dan memberikan kesempatan kepada perusahaan untuk melakukan tindakan pencegahan.
Kapan waktu terbaik melakukan legal audit?
Legal audit dapat dilakukan secara berkala. Pemeriksaan juga sangat relevan sebelum transaksi strategis seperti investasi, merger, akuisisi, ekspansi, pembelian aset besar, pembiayaan, atau aksi korporasi lainnya.
Referensi
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan beserta perubahannya.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang relevan dengan tata kelola, kepatuhan, dan kegiatan usaha perusahaan di sektor jasa keuangan.
- Pedoman Audit Hukum/Jaksa Pengacara Negara mengenai audit hukum dan legal due diligence.
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).
- Prinsip-prinsip Good Corporate Governance dan manajemen risiko perusahaan.