Klausul Penyelesaian Sengketa dalam Kontrak Perusahaan: Litigasi, Arbitrase, dan Mediasi

Dalam kontrak perusahaan, klausul penyelesaian sengketa sering kali berada di bagian akhir perjanjian. Posisi tersebut membuat perusahaan terkadang menganggapnya sebagai ketentuan pelengkap. Padahal, ketika hubungan bisnis mulai bermasalah, klausul inilah yang menentukan ke mana para pihak harus membawa sengketa, bagaimana proses penyelesaiannya, serta forum apa yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan. Klausul penyelesaian sengketa dalam kontrak perusahaan pada dasarnya berfungsi sebagai peta jalan ketika para pihak tidak lagi memiliki kesepakatan mengenai pelaksanaan kontrak. Tanpa klausul yang jelas, perusahaan dapat menghadapi perdebatan baru mengenai forum penyelesaian, hukum yang berlaku, kewenangan lembaga, lokasi persidangan atau arbitrase, hingga mekanisme pelaksanaan hasil penyelesaian.

Dalam praktik bisnis, tiga mekanisme yang paling sering dipertimbangkan adalah litigasi, arbitrase, dan mediasi. Masing-masing memiliki karakteristik, kelebihan, keterbatasan, biaya, tingkat kerahasiaan, serta konsekuensi hukum yang berbeda. Di Indonesia, arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa memiliki dasar utama dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Undang-undang tersebut mengatur bahwa arbitrase merupakan penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum berdasarkan perjanjian arbitrase tertulis. Karena itu, perusahaan perlu menyusun klausul penyelesaian sengketa secara spesifik, konsisten, dan dapat dilaksanakan. Klausul yang terlihat sederhana seperti “setiap perselisihan akan diselesaikan secara musyawarah” belum tentu cukup untuk menghadapi sengketa yang kompleks.

Apa Itu Klausul Penyelesaian Sengketa?

Klausul penyelesaian sengketa adalah ketentuan dalam kontrak yang mengatur mekanisme yang akan digunakan para pihak apabila muncul perselisihan berkaitan dengan perjanjian. Klausul ini biasanya mengatur beberapa hal penting, seperti:

1. jenis sengketa yang tercakup;
2. tahapan penyelesaian sengketa;
3. forum penyelesaian;
4. hukum yang berlaku;
5. lokasi penyelesaian;
6. lembaga atau institusi yang berwenang;
7. mekanisme penunjukan mediator atau arbiter;
8. bahasa yang digunakan;
9. jangka waktu negosiasi atau mediasi;
10. mekanisme pelaksanaan hasil penyelesaian.

Dalam kontrak perusahaan, klausul tersebut sebaiknya tidak hanya menjawab pertanyaan “sengketa diselesaikan di mana?”, tetapi juga “apa yang dilakukan terlebih dahulu jika sengketa muncul?”

Pendekatan ini penting karena perusahaan dapat merancang mekanisme bertahap. Misalnya, kontrak dapat mewajibkan para pihak melakukan negosiasi terlebih dahulu. Jika negosiasi gagal dalam jangka waktu tertentu, para pihak melanjutkan ke mediasi. Jika mediasi tetap gagal, sengketa baru masuk ke arbitrase atau litigasi sesuai kesepakatan. UU Nomor 30 Tahun 1999 juga mengenal penyelesaian sengketa melalui konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli sebagai bagian dari alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Mengapa Klausul Penyelesaian Sengketa Penting bagi Perusahaan?

Kontrak bisnis selalu mengandung risiko. Perusahaan dapat menghadapi keterlambatan pembayaran, wanprestasi, kegagalan memenuhi spesifikasi, keterlambatan proyek, perselisihan harga, pelanggaran kewajiban, masalah kualitas barang, hingga perbedaan interpretasi terhadap suatu ketentuan. Ketika sengketa terjadi, perusahaan membutuhkan kepastian mengenai mekanisme penyelesaiannya.

Klausul penyelesaian sengketa memberikan beberapa manfaat utama.

1. Memberikan kepastian prosedural

Para pihak sudah menentukan mekanisme yang digunakan apabila terjadi sengketa. Hal ini mengurangi perdebatan mengenai forum penyelesaian.

2. Mengendalikan biaya sengketa

Pilihan forum dapat memengaruhi biaya hukum, biaya administrasi, biaya arbiter, biaya mediator, biaya perjalanan, serta biaya pendukung lainnya.

3. Mengurangi ketidakpastian bisnis

Sengketa yang tidak memiliki mekanisme jelas dapat berlangsung lebih lama dan mengganggu hubungan bisnis. Klausul yang baik membantu perusahaan mempersiapkan langkah sejak awal.

4. Melindungi informasi bisnis

Dalam transaksi yang mengandung informasi rahasia, perusahaan mungkin lebih memilih mekanisme yang memberikan tingkat kerahasiaan lebih tinggi daripada proses pengadilan yang pada prinsipnya bersifat terbuka.

5. Menentukan forum yang sesuai

Perusahaan dapat mempertimbangkan apakah sengketa lebih tepat diselesaikan melalui pengadilan, arbitrase, atau mekanisme damai seperti mediasi.

Litigasi sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa

Litigasi merupakan penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Dalam konteks kontrak perusahaan, litigasi menjadi pilihan ketika para pihak membawa sengketa kepada pengadilan yang berwenang. Litigasi memiliki struktur prosedural yang formal. Hakim memeriksa perkara berdasarkan hukum acara yang berlaku dan kemudian memberikan putusan.

Salah satu karakteristik penting litigasi adalah adanya kewenangan negara melalui lembaga peradilan. Karena itu, kontrak perlu memperhatikan pengadilan mana yang memiliki yurisdiksi terhadap sengketa.

Klausul sederhana seperti:

“Setiap sengketa yang timbul dari perjanjian ini akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri yang berwenang.”

masih dapat diperjelas agar tidak menimbulkan persoalan interpretasi. Perusahaan dapat mempertimbangkan pencantuman pengadilan yang disepakati, sepanjang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan karakter hubungan kontraktual.

Kelebihan litigasi

Litigasi memiliki beberapa keunggulan, antara lain:

• tersedia mekanisme hukum acara yang jelas;
• hakim memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus sengketa;
• tersedia mekanisme upaya hukum sesuai ketentuan yang berlaku;
• pengadilan merupakan institusi negara dengan kewenangan yudisial;
• cocok untuk perkara yang memerlukan kewenangan pengadilan.

Namun, litigasi juga memiliki keterbatasan. Prosesnya dapat memerlukan waktu panjang, bersifat formal, dan dapat memengaruhi hubungan bisnis para pihak. Karena itu, perusahaan tidak seharusnya memilih litigasi secara otomatis. Pilihan tersebut perlu disesuaikan dengan karakter transaksi dan risiko sengketa.

Arbitrase dalam Kontrak Perusahaan

Arbitrase merupakan salah satu pilihan penting dalam penyelesaian sengketa bisnis. UU Nomor 30 Tahun 1999 mendefinisikan arbitrase sebagai cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase tertulis. Artinya, keberadaan klausul arbitrase dalam kontrak mempunyai konsekuensi yang penting.

Jika para pihak telah menyepakati arbitrase secara sah, sengketa yang termasuk dalam cakupan perjanjian arbitrase pada prinsipnya diarahkan untuk diselesaikan melalui arbitrase, bukan melalui pengadilan negeri. Oleh karena itu, klausul arbitrase harus dirumuskan dengan hati-hati.

Kelebihan arbitrase

Arbitrase sering dipilih dalam kontrak komersial karena beberapa alasan.

Pertama, para pihak dapat memilih arbiter dengan keahlian tertentu. Untuk kontrak konstruksi, misalnya, para pihak dapat mempertimbangkan arbiter yang memahami aspek teknis konstruksi dan kontrak.

Kedua, proses arbitrase pada umumnya lebih fleksibel dibandingkan litigasi dalam aspek prosedural tertentu.

Ketiga, arbitrase dapat memberikan ruang kerahasiaan yang lebih sesuai bagi transaksi bisnis yang sensitif.

Keempat, arbitrase dapat menjadi pilihan yang relevan dalam transaksi lintas negara karena mekanisme pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional memiliki kerangka hukum tersendiri.

UU Nomor 30 Tahun 1999 juga mengatur putusan arbitrase sebagai putusan yang bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap serta mengikat para pihak, dengan mekanisme pelaksanaan melalui pengadilan apabila pihak yang kalah tidak melaksanakannya secara sukarela.

Hal yang perlu diperhatikan dalam klausul arbitrase

Klausul arbitrase sebaiknya menjelaskan setidaknya:

• apakah arbitrase bersifat nasional atau internasional;
• lembaga arbitrase yang digunakan;
• tempat atau seat arbitrase;
• jumlah arbiter;
• mekanisme penunjukan arbiter;
• bahasa arbitrase;
• hukum yang berlaku;
• cakupan sengketa;
• aturan arbitrase yang digunakan.

Sebagai contoh, klausul dapat dirumuskan dengan struktur:

“Setiap sengketa yang timbul dari atau berkaitan dengan perjanjian ini, termasuk mengenai keberadaan, keabsahan, penafsiran, pelaksanaan, pelanggaran, atau pengakhiran perjanjian, yang tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah dalam waktu yang disepakati, akan diselesaikan secara final melalui arbitrase berdasarkan ketentuan dan prosedur lembaga arbitrase yang disepakati para pihak.”

Contoh tersebut tetap perlu disesuaikan dengan jenis kontrak, lembaga arbitrase yang dipilih, hukum yang berlaku, dan kebutuhan perusahaan.

Mediasi sebagai Jalan Penyelesaian Damai

Berbeda dari arbitrase, mediator tidak memberikan putusan yang memaksa para pihak menerima hasil tertentu. Mediator membantu para pihak bernegosiasi untuk menemukan kesepakatan. Mediasi karena itu sangat relevan bagi perusahaan yang masih ingin mempertahankan hubungan bisnis.

Dalam mediasi, para pihak tetap memiliki kendali yang besar terhadap hasil akhir. Jika mereka mencapai kesepakatan, hasil tersebut dapat dituangkan dalam kesepakatan tertulis. UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengakui alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Hasil penyelesaian tersebut dituangkan dalam kesepakatan tertulis dan bersifat final serta mengikat untuk dilaksanakan dengan itikad baik.

Mediasi juga memiliki posisi penting dalam proses perkara perdata di pengadilan. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 mengatur prosedur mediasi di pengadilan dan menempatkan mediasi sebagai instrumen untuk mendorong penyelesaian damai.

Kelebihan mediasi

Mediasi memiliki beberapa keunggulan bagi perusahaan:

• relatif fleksibel;
• dapat menjaga hubungan bisnis;
• memberi ruang bagi solusi kreatif;
• para pihak dapat mengendalikan hasil;
• berpotensi mengurangi biaya dan waktu;
• dapat membantu menjaga reputasi dan hubungan komersial.

Misalnya, sengketa mengenai keterlambatan pengiriman tidak selalu harus berakhir dengan tuntutan ganti rugi penuh. Dalam mediasi, para pihak dapat menyepakati jadwal pengiriman baru, diskon, kompensasi sebagian, perubahan mekanisme pembayaran, atau bentuk solusi komersial lainnya.

Perbandingan Litigasi, Arbitrase, dan Mediasi

Untuk menentukan mekanisme yang tepat, perusahaan dapat menggunakan perbandingan berikut:

Aspek	Litigasi	Arbitrase	Mediasi
Forum	Pengadilan	Arbiter/lembaga arbitrase	Mediator
Sifat proses	Formal	Lebih fleksibel	Negosiasi terbantu
Hasil	Putusan hakim	Putusan arbitrase	Kesepakatan para pihak
Pengendalian hasil	Relatif terbatas	Relatif terbatas setelah proses berjalan	Sangat besar
Hubungan bisnis	Dapat lebih konfrontatif	Dapat lebih formal	Lebih mendukung hubungan
Kerahasiaan	Terbatas oleh karakter proses pengadilan	Umumnya lebih privat	Umumnya privat
Keahlian pihak ketiga	Hakim	Arbiter dapat dipilih sesuai kebutuhan	Mediator membantu proses
Cocok untuk	Sengketa yang membutuhkan forum pengadilan	Sengketa komersial/teknis	Sengketa yang masih memungkinkan kompromi

Tidak ada satu mekanisme yang selalu paling baik untuk semua kontrak. Perusahaan harus memilih berdasarkan nilai kontrak, kompleksitas transaksi, hubungan dengan mitra, kebutuhan kerahasiaan, lokasi para pihak, dan risiko sengketa.

Apakah Kontrak Sebaiknya Menggunakan Mediasi Sebelum Arbitrase atau Litigasi?

Dalam banyak kontrak bisnis, perusahaan dapat mempertimbangkan model multi-tier dispute resolution. Model ini membuat penyelesaian sengketa berlangsung secara bertahap.

Contohnya:

1. negosiasi antarpihak;
2. mediasi;
3. arbitrase atau litigasi apabila tahap sebelumnya gagal.

Model tersebut dapat memberikan kesempatan kepada perusahaan untuk menyelesaikan masalah dengan biaya dan eskalasi yang lebih rendah sebelum menggunakan forum adjudikatif.

Contoh struktur klausul:

“Apabila terjadi sengketa yang timbul dari atau berkaitan dengan Perjanjian ini, para pihak terlebih dahulu akan menyelesaikannya melalui musyawarah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak salah satu pihak menyampaikan pemberitahuan sengketa secara tertulis. Apabila sengketa tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu tersebut, para pihak akan mengupayakan penyelesaian melalui mediasi, dan jika mediasi tidak menghasilkan kesepakatan, sengketa akan diselesaikan melalui [arbitrase/litigasi] sesuai ketentuan yang disepakati dalam Perjanjian ini.”

Jangka waktu dan tahapan tersebut harus disesuaikan dengan karakter transaksi. Untuk proyek dengan risiko penghentian operasi yang tinggi, misalnya, perusahaan mungkin memerlukan mekanisme yang lebih cepat.

Unsur Penting dalam Menyusun Klausul Penyelesaian Sengketa

Agar klausul dapat digunakan secara efektif, perusahaan perlu memperhatikan beberapa unsur berikut.

1. Tentukan cakupan sengketa

Gunakan rumusan yang jelas mengenai sengketa yang termasuk dalam klausul.

Cakupan dapat meliputi sengketa mengenai:

• penafsiran kontrak;
• pelaksanaan kontrak;
• pelanggaran kontrak;
• pembayaran;
• wanprestasi;
• keabsahan kontrak;
• pengakhiran kontrak;
• hak dan kewajiban para pihak.

Semakin kompleks kontraknya, semakin penting perusahaan menghindari rumusan yang terlalu sempit.

2. Tentukan tahapan penyelesaian

Apabila perusahaan menginginkan negosiasi atau mediasi sebelum arbitrase/litigasi, urutkan tahapannya secara jelas. Jangan hanya menulis “para pihak akan mengupayakan penyelesaian secara musyawarah” tanpa menentukan apa yang terjadi jika musyawarah gagal.

3. Tentukan forum akhir

Kontrak harus menjelaskan mekanisme terakhir.

Apakah sengketa akan masuk ke:

• Pengadilan Negeri;
• arbitrase institusional;
• arbitrase ad hoc;
• atau mekanisme lainnya?

Klausul yang mencampurkan beberapa forum tanpa menjelaskan hubungan di antara forum tersebut dapat menimbulkan masalah interpretasi.

4. Tentukan hukum yang berlaku

Untuk kontrak perusahaan, terutama kontrak lintas negara, governing law menjadi sangat penting. Para pihak perlu mengetahui hukum mana yang digunakan untuk menafsirkan hak dan kewajiban berdasarkan kontrak.

5. Tentukan tempat penyelesaian

Lokasi penyelesaian dapat berdampak pada biaya, administrasi, perjalanan, bahasa, serta aspek hukum.

6. Atur mekanisme pemberitahuan sengketa

Klausul dapat mengatur bagaimana suatu sengketa dianggap resmi dimulai. Misalnya, pihak yang bersengketa wajib mengirimkan pemberitahuan tertulis yang menjelaskan:

• pokok sengketa;
• ketentuan kontrak yang dipersoalkan;
• tuntutan atau solusi yang diminta;
• tanggal pemberitahuan.

7. Atur batas waktu

Batas waktu membantu mencegah proses negosiasi atau mediasi berlangsung tanpa kepastian. Misalnya, perusahaan dapat menentukan 30 hari untuk negosiasi dan 30 hari berikutnya untuk mediasi, dengan tetap mempertimbangkan karakter sengketa.

Kesalahan Umum dalam Klausul Penyelesaian Sengketa

Beberapa kesalahan dapat membuat klausul penyelesaian sengketa kurang efektif.

Klausul terlalu umum

Kalimat seperti “setiap sengketa diselesaikan secara musyawarah” belum menjawab forum apabila musyawarah gagal.

Menggunakan dua forum tanpa mekanisme yang jelas

Klausul yang menyebut “arbitrase atau pengadilan” tanpa menentukan kapan masing-masing digunakan dapat menciptakan ketidakpastian.

Tidak menentukan lembaga arbitrase

Jika perusahaan memilih arbitrase institusional, identitas lembaga dan aturan yang digunakan sebaiknya disebutkan secara jelas.

Tidak menentukan hukum yang berlaku

Hal ini menjadi lebih penting dalam kontrak yang melibatkan pihak dari negara berbeda.

Tidak menyelaraskan klausul utama dan klausul lainnya

Klausul penyelesaian sengketa harus konsisten dengan klausul mengenai hukum yang berlaku, pemberitahuan, kerahasiaan, pengakhiran kontrak, force majeure, dan ketentuan lainnya.

Tidak memperhatikan pelaksanaan hasil penyelesaian

Perusahaan perlu mempertimbangkan bukan hanya bagaimana memperoleh putusan atau kesepakatan, tetapi juga bagaimana hasil tersebut akan dilaksanakan.

Strategi Memilih Litigasi, Arbitrase, atau Mediasi

Perusahaan dapat menggunakan beberapa pertanyaan untuk menentukan pilihan.

Pertama, apakah hubungan bisnis harus dipertahankan?

Jika jawabannya ya, mediasi dapat menjadi pilihan awal yang menarik.

Kedua, apakah sengketa membutuhkan keputusan yang mengikat?

Jika para pihak membutuhkan pihak ketiga yang memberikan keputusan, arbitrase atau litigasi dapat dipertimbangkan.

Ketiga, apakah informasi bisnis sangat sensitif?

Jika kerahasiaan menjadi prioritas, perusahaan perlu mengevaluasi forum yang paling sesuai.

Keempat, apakah sengketa bersifat teknis?

Untuk kontrak konstruksi, engineering, pertambangan, migas, teknologi, atau proyek khusus lainnya, perusahaan dapat mempertimbangkan manfaat memilih arbiter atau mediator yang memahami bidang teknis.

Kelima, apakah kontrak melibatkan pihak asing?

Jika iya, perusahaan harus memperhatikan yurisdiksi, governing law, bahasa, tempat arbitrase, serta mekanisme pengakuan dan pelaksanaan putusan.

Contoh Struktur Klausul Penyelesaian Sengketa Kontrak Perusahaan

Berikut contoh struktur yang dapat menjadi referensi awal:

“Setiap perselisihan, sengketa, atau perbedaan pendapat yang timbul dari atau berkaitan dengan Perjanjian ini, termasuk mengenai penafsiran, pelaksanaan, pelanggaran, pengakhiran, atau keabsahannya, terlebih dahulu akan diselesaikan melalui musyawarah antara Para Pihak dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan tertulis mengenai sengketa.

Apabila musyawarah tidak menghasilkan penyelesaian, Para Pihak sepakat untuk mengupayakan penyelesaian melalui mediasi dalam jangka waktu yang disepakati. Apabila mediasi tidak menghasilkan kesepakatan, sengketa akan diselesaikan secara final melalui arbitrase pada lembaga arbitrase yang telah disepakati Para Pihak, berdasarkan peraturan arbitrase lembaga tersebut.

Tempat arbitrase adalah [kota/negara], bahasa yang digunakan adalah Bahasa Indonesia, dan hukum yang berlaku terhadap Perjanjian ini adalah hukum Republik Indonesia.”

Contoh tersebut bukan rumusan universal. Legal drafting harus menyesuaikan jenis kontrak, pihak yang terlibat, nilai transaksi, lokasi kegiatan, hukum yang berlaku, serta strategi penyelesaian sengketa perusahaan.

Bagaimana Klausul Penyelesaian Sengketa Mendukung Manajemen Risiko Hukum?

Klausul penyelesaian sengketa sebaiknya dipandang sebagai bagian dari manajemen risiko hukum, bukan sekadar formalitas. Ketika perusahaan menyusun kontrak, tim legal perlu mengidentifikasi skenario sengketa yang mungkin muncul. Setelah itu, perusahaan dapat memilih mekanisme yang paling sesuai dengan karakter risiko tersebut.

Sebagai contoh, kontrak proyek bernilai besar dapat memiliki risiko:

• keterlambatan pekerjaan;
• perubahan lingkup;
• klaim pembayaran;
• kegagalan memenuhi spesifikasi;
• perubahan regulasi;
• force majeure;
• penghentian pekerjaan;
• klaim kerusakan;
• perselisihan subkontraktor.

Setiap risiko tersebut dapat memiliki konsekuensi berbeda. Karena itu, klausul penyelesaian sengketa harus terintegrasi dengan keseluruhan struktur kontrak. Legal drafting yang baik bukan hanya membuat kontrak terlihat lengkap. Legal drafting harus membuat hak, kewajiban, risiko, prosedur, dan mekanisme penyelesaian dapat dipahami dan dijalankan.

Kesimpulan

Klausul penyelesaian sengketa dalam kontrak perusahaan memiliki fungsi strategis karena menentukan mekanisme yang akan digunakan ketika hubungan kontraktual mengalami perselisihan. Litigasi menawarkan forum pengadilan dengan prosedur formal. Arbitrase memberikan mekanisme penyelesaian di luar pengadilan berdasarkan perjanjian arbitrase tertulis, dengan putusan arbitrase yang pada prinsipnya final dan mengikat para pihak. Sementara itu, mediasi memberikan ruang kepada para pihak untuk mencari kesepakatan dengan bantuan mediator. Kerangka hukum Indonesia mengenal berbagai bentuk alternatif penyelesaian sengketa, termasuk konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli.

Karena itu, perusahaan tidak cukup hanya mencantumkan satu kalimat mengenai penyelesaian sengketa. Klausul perlu menjawab siapa yang menyelesaikan sengketa, melalui forum apa, berdasarkan hukum mana, di mana proses berlangsung, bagaimana tahapan penyelesaian dilakukan, dan apa yang terjadi apabila tahap awal tidak menghasilkan kesepakatan.

Semakin besar nilai dan kompleksitas kontrak, semakin penting perusahaan melakukan legal review secara menyeluruh sebelum kontrak ditandatangani. Dengan klausul penyelesaian sengketa yang jelas, perusahaan dapat mengurangi ketidakpastian, mengendalikan risiko hukum, memperkirakan biaya sengketa, dan menentukan strategi yang lebih terukur ketika konflik kontraktual terjadi.

Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
3. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
4. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya ketentuan mengenai perjanjian dan perikatan.
5. Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
6. Badan Pembinaan Hukum Nasional, publikasi dan kajian mengenai alternatif penyelesaian sengketa dan mediasi.
7. Frans Hendra Winarta. 2012. Hukum Penyelesaian Sengketa: Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional. Sinar Grafika.
8. Rachmadi Usman. 2012. Mediasi di Pengadilan: Dalam Teori dan Praktik. Sinar Grafika.
9. M. Yahya Harahap. Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan. Sinar Grafika.
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1968 tentang Persetujuan atas Konvensi mengenai Penyelesaian Perselisihan antara Negara dan Warga Negara Asing mengenai Penanaman Modal, untuk konteks penyelesaian sengketa investasi.