Strategi Jitu Menghindari Risiko dalam Kontrak Internasional

Kontrak internasional menjadi bagian penting dalam dunia bisnis modern. Globalisasi membuka peluang kolaborasi lintas negara, tetapi juga membawa tantangan yang tidak sederhana. Perusahaan yang ingin sukses di pasar global harus memahami legal drafting kontrak internasional secara mendalam. Tanpa strategi yang tepat, risiko sengketa hukum, kerugian finansial, hingga rusaknya reputasi bisa terjadi.

Artikel ini membahas kompleksitas kontrak lintas negara, perbedaan hukum antar yurisdiksi, tantangan bahasa dan budaya, serta solusi efektif drafting. Saya juga menambahkan studi kasus singkat agar pembahasan lebih nyata.

Kompleksitas Kontrak Lintas Negara

Kontrak lintas negara jauh lebih rumit dibanding kontrak domestik. Ada banyak elemen yang menambah lapisan kompleksitas:

1. Hukum yang Berlaku (Applicable Law)
   Pihak yang terlibat biasanya berasal dari negara dengan sistem hukum berbeda. Kontrak harus menentukan hukum mana yang berlaku jika terjadi sengketa. Misalnya, apakah akan menggunakan hukum Inggris, hukum New York, atau hukum Indonesia.

2. Penyelesaian Sengketa
   Forum arbitrase internasional seperti SIAC, ICC, atau LCIA sering dipilih karena dianggap lebih netral. Namun, penentuan forum ini harus jelas agar tidak menimbulkan interpretasi berbeda.

3. Perbedaan Terminologi
   Istilah hukum di satu negara bisa memiliki arti berbeda di negara lain. Kesalahan kecil dalam pemilihan istilah dapat menimbulkan celah hukum yang merugikan.

4. Mekanisme Eksekusi
   Putusan pengadilan atau arbitrase mungkin sulit dieksekusi di negara pihak lain karena keterbatasan perjanjian internasional yang berlaku.
   

Dengan kondisi ini, kontrak internasional tidak bisa dibuat dengan pola standar. Dibutuhkan drafting yang detail, konsisten, dan memperhitungkan konteks lintas negara.

Perbedaan Hukum Antar Yurisdiksi

Hukum kontrak sangat dipengaruhi oleh sistem hukum di masing-masing negara. Ada dua tradisi hukum besar yang biasanya terlibat dalam kontrak lintas negara:

1. Common Law (Inggris, Amerika Serikat, Singapura)
   • Lebih fleksibel, berbasis preseden yudisial.

   • Kontrak cenderung lebih panjang dan detail, karena pihak berusaha mengantisipasi semua kemungkinan.

   • Prinsip “freedom of contract” sangat kuat.

2. Civil Law (Indonesia, Prancis, Jerman, Belanda)
   • Berbasis kodifikasi (KUHPerdata, KUHD).

   • Kontrak lebih ringkas karena hukum sudah mengatur banyak hal secara default.

   • Ada batasan ketat terkait klausul tertentu, misalnya larangan klausul yang bertentangan dengan kepatutan.
     

Ketika perusahaan dari dua yurisdiksi berbeda bernegosiasi, perbedaan ini dapat menimbulkan kebingungan. Misalnya, klausul indemnity yang lazim di common law tidak selalu dapat diberlakukan di civil law.

Tantangan Bahasa & Budaya

Selain hukum, kontrak internasional juga dipengaruhi faktor bahasa dan budaya. Tantangan ini tidak bisa dianggap remeh.

1. Bahasa Hukum yang Spesifik
   • Bahasa Inggris sering dipilih sebagai bahasa kontrak. Namun, terjemahan ke bahasa lokal tetap dibutuhkan untuk tujuan eksekusi.

   • Kesalahan terjemahan istilah hukum bisa mengubah arti klausul.

2. Perbedaan Budaya Negosiasi
   • Pihak dari negara barat cenderung langsung, menekankan kepastian.

   • Pihak dari negara Asia mungkin lebih mengedepankan harmoni dan relasi jangka panjang.

   • Perbedaan gaya komunikasi ini bisa memengaruhi isi kontrak.

3. Multi-Jurisdiction Drafting
   Kontrak sering harus tersedia dalam beberapa bahasa resmi. Klausul “prevailing language” harus ditentukan agar tidak ada konflik tafsir jika terjadi perbedaan versi.
   

Contoh nyata: kontrak kerja sama antara perusahaan Jepang dan Indonesia bisa menimbulkan masalah jika versi bahasa Inggris dan bahasa Indonesia berbeda makna.

Solusi Drafting Efektif

Menghadapi tantangan di atas, apa strategi yang bisa digunakan untuk membuat kontrak internasional yang solid?

1. Pilih Hukum dan Forum dengan Jelas
   • Tentukan hukum yang berlaku sejak awal.

   • Tentukan forum penyelesaian sengketa (arbitrase internasional lebih disukai).

   • Cantumkan klausul enforceability untuk memperjelas pelaksanaan putusan.

2. Gunakan Bahasa Hukum yang Netral dan Konsisten
   • Hindari istilah yang terlalu teknis dari satu yurisdiksi tertentu.

   • Gunakan frasa yang umum dalam praktik internasional.

3. Tambahkan Klausul Mitigasi Risiko
   Beberapa klausul penting yang tidak boleh dilewatkan:
   • Force Majeure: Menjelaskan kondisi tak terduga (pandemi, perang, embargo).

   • Governing Law: Menentukan hukum yang berlaku.

   • Dispute Resolution: Arbitrase, mediasi, atau pengadilan mana yang berwenang.

   • Confidentiality: Melindungi data bisnis lintas negara.

   • Compliance Clause: Kepatuhan pada hukum anti-korupsi dan anti-money laundering internasional.

4. Melibatkan Ahli Hukum Internasional
   Drafting sebaik apapun tetap membutuhkan validasi dari konsultan hukum internasional. Ahli membantu mengidentifikasi celah yang mungkin terlewat oleh tim internal.

5. Gunakan Teknologi Legal Tech
   • Software contract management seperti DocuSign, Ironclad, atau LexisNexis membantu konsistensi.

   • AI-based contract review mampu mendeteksi klausul berisiko lebih cepat.
     

Dengan strategi ini, kontrak internasional lebih aman, efisien, dan memiliki daya eksekusi kuat.

Studi Kasus Singkat

Untuk menggambarkan betapa pentingnya drafting kontrak internasional, berikut contoh singkat:

• Kasus 1: Sengketa Franchise Internasional
  Sebuah perusahaan Indonesia menjalin kontrak franchise dengan perusahaan asal Amerika. Karena kontrak tidak menentukan hukum yang berlaku, ketika sengketa muncul, masing-masing pihak menggugat di negara asal. Proses berjalan lama dan mahal karena saling menolak yurisdiksi.

  Solusi: Klausul governing law dan forum arbitrase harus dicantumkan sejak awal.

• Kasus 2: Salah Tafsir Bahasa
  Perusahaan Jepang dan Eropa menandatangani kontrak bilingual. Versi bahasa Inggris menyebut “delivery within 60 days”, sedangkan versi bahasa Jepang diterjemahkan menjadi “sekitar 60 hari”. Perbedaan interpretasi ini menimbulkan klaim keterlambatan.

  Solusi: Cantumkan “prevailing language clause” dan pastikan terjemahan diverifikasi oleh ahli hukum bilingual.

• Kasus 3: Force Majeure di Era Pandemi
  Banyak perusahaan gagal memenuhi kontrak akibat COVID-19. Pihak yang tidak memiliki klausul force majeure menghadapi tuntutan ganti rugi.

  Solusi: Klausul force majeure yang komprehensif melindungi pihak dari risiko tak terduga.
  

Kontrak internasional memang penuh tantangan, tetapi dengan strategi legal drafting yang tepat, risiko bisa diminimalisir. Perusahaan perlu memahami kompleksitas lintas negara, perbedaan sistem hukum, hingga faktor bahasa dan budaya. Solusi efektif meliputi pemilihan hukum yang jelas, penggunaan klausul penting, keterlibatan ahli hukum, serta pemanfaatan teknologi legal tech.

Studi kasus nyata membuktikan, kesalahan kecil dalam drafting kontrak internasional bisa menimbulkan kerugian besar. Sebaliknya, kontrak yang dirancang dengan standar internasional memberi perlindungan hukum jangka panjang sekaligus memperkuat posisi bisnis di pasar global.

Jika perusahaan Anda sedang menyiapkan kontrak lintas negara, pastikan drafting dilakukan dengan teliti dan profesional. Langkah ini bukan hanya menghindari masalah hukum, tetapi juga menjadi investasi strategis bagi keberlanjutan bisnis.

Bisnis lintas negara butuh drafting yang lebih detail. Pelajari solusinya, klik tautan ini untuk melihat jadwal terbaru dan penawaran spesial.

Referensi

• Berger, K. P. (2010). International Economic Arbitration. Kluwer Law International.

• Goode, R. (2015). Transnational Commercial Law: International Instruments and Commentary. Oxford University Press.

• Mistelis, L., & Brekoulakis, S. (2019). Arbitration in International Business. Wolters Kluwer.

• Redfern, A., & Hunter, M. (2009). Law and Practice of International Commercial Arbitration. Sweet & Maxwell.

• UNCITRAL (2022). United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG).