Membangun Konsistensi Regulasi Nasional lewat Pendekatan Legislative Drafting Terpadu
Salah satu tantangan terbesar dalam sistem hukum Indonesia adalah disharmoni regulasi. Banyak peraturan yang tumpang tindih, saling bertentangan, atau bahkan tidak dapat diterapkan karena perbedaan tafsir antar tingkat pemerintahan. Akibatnya, implementasi kebijakan publik sering terhambat, menimbulkan ketidakpastian hukum, dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Menurut data dari Kementerian Hukum dan HAM, hingga tahun 2023, terdapat ribuan regulasi di tingkat pusat dan daerah yang perlu dilakukan harmonisasi. Jumlah ini terus bertambah karena setiap instansi memiliki kewenangan untuk menerbitkan peraturan sektoral. Tanpa koordinasi yang baik, lahirlah regulasi yang saling tumpang tindih dan menimbulkan kebingungan di lapangan.
Dalam konteks inilah, legislative drafting memainkan peran strategis. Fungsi utama dari legislative drafting bukan hanya menulis norma hukum, tetapi juga memastikan setiap regulasi selaras secara substansi, sistematis secara struktur, dan konsisten dengan hierarki hukum nasional. Proses harmonisasi tidak bisa dilakukan dengan pendekatan administratif semata; ia membutuhkan keahlian teknis, pemahaman hukum, serta logika kebijakan yang matang dari para perancang regulasi.
Harmonisasi regulasi melalui legislative drafting bukan hanya tugas Kementerian Hukum dan HAM, tetapi juga tanggung jawab setiap lembaga dan pemerintah daerah yang menyusun peraturan. Tanpa proses drafting yang profesional, disharmoni akan terus menjadi hambatan dalam mewujudkan sistem hukum yang efektif dan responsif terhadap perubahan zaman.
Prinsip Harmonisasi dalam Legislative Drafting
Harmonisasi regulasi tidak sekadar menyesuaikan isi antarperaturan. Ia adalah upaya sistematis untuk menjaga keselarasan, kepastian, dan konsistensi hukum di seluruh tingkatan pemerintahan. Dalam praktiknya, legislative drafting menjadi instrumen utama untuk memastikan proses ini berjalan secara terukur. Ada beberapa prinsip penting dalam harmonisasi yang harus dipahami setiap perancang regulasi.
1. Prinsip Hierarki Hukum
Setiap regulasi di Indonesia harus mengacu pada hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan perubahannya. Artinya, peraturan yang berada di bawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya. Misalnya, Peraturan Menteri harus sesuai dengan Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang.
Dalam legislative drafting, prinsip hierarki menjadi fondasi untuk memastikan kesesuaian vertikal antaraturan. Perancang wajib meneliti dasar hukum (legal basis) yang menjadi landasan penyusunan agar setiap pasal memiliki legitimasi yang jelas.
2. Prinsip Konsistensi Terminologi dan Struktur
Harmonisasi juga mencakup konsistensi penggunaan istilah dan struktur peraturan. Banyak konflik muncul karena istilah hukum digunakan secara berbeda antarregulasi. Misalnya, istilah “izin usaha” di satu aturan bisa memiliki makna administratif yang berbeda di aturan lain.
Oleh karena itu, legislative drafter harus memperhatikan penggunaan istilah hukum yang seragam, serta struktur peraturan yang mengikuti format baku: pertimbangan, dasar hukum, batang tubuh, dan penutup. Struktur yang konsisten membantu pengguna hukum memahami logika peraturan secara mudah dan sistematis.
3. Prinsip Keterpaduan Substansi
Harmonisasi substansi berarti memastikan setiap norma hukum saling mendukung, bukan bertentangan. Perancang regulasi harus menilai apakah aturan baru memperkuat kebijakan yang sudah ada atau justru menimbulkan tumpang tindih. Misalnya, dalam penyusunan regulasi tentang perizinan, perancang perlu mempertimbangkan Undang-Undang Cipta Kerja dan turunannya agar tidak menimbulkan duplikasi proses administratif.
4. Prinsip Keterlibatan Lintas Sektor
Regulasi yang baik lahir dari koordinasi lintas lembaga dan partisipasi publik. Legislative drafting mendorong proses harmonisasi yang terbuka, di mana instansi lain, akademisi, dan pemangku kepentingan dilibatkan sejak tahap awal penyusunan. Prinsip ini memastikan regulasi tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga relevan dan dapat diterapkan secara praktis.
5. Prinsip Adaptivitas terhadap Perubahan
Hukum harus mampu beradaptasi terhadap perkembangan sosial, ekonomi, dan teknologi. Oleh karena itu, legislative drafter perlu memiliki kemampuan analitis dan fleksibilitas berpikir, agar setiap pasal yang disusun tetap relevan di tengah perubahan zaman. Harmonisasi tidak berhenti pada penyusunan, tetapi juga berlanjut dalam proses evaluasi regulasi.
Contoh Penerapan Harmonisasi Regulasi
Harmonisasi regulasi melalui legislative drafting telah banyak diterapkan dalam berbagai kebijakan nasional. Berikut beberapa contoh nyata yang menunjukkan peran penting legislative drafting dalam menjaga konsistensi sistem hukum Indonesia.
1. Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja
Penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi contoh paling konkret bagaimana harmonisasi regulasi dilakukan secara masif. Melalui pendekatan omnibus law, pemerintah berupaya menyederhanakan dan menyesuaikan ratusan peraturan yang sebelumnya saling tumpang tindih.
Tim legislative drafting yang terlibat dalam penyusunan UU Cipta Kerja bekerja dengan prinsip harmonisasi lintas sektor. Setiap pasal dirancang agar tidak menimbulkan duplikasi antara peraturan pusat dan daerah. Hasilnya, meskipun pelaksanaannya masih menghadapi tantangan, langkah ini menunjukkan bagaimana harmonisasi dapat dilakukan melalui metode drafting yang terencana.
2. Penyusunan Peraturan Daerah yang Selaras dengan Regulasi Nasional
Banyak daerah kini mulai membentuk tim legislative drafting internal untuk memastikan setiap Peraturan Daerah (Perda) tidak bertentangan dengan peraturan pusat. Misalnya, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengadopsi sistem evaluasi peraturan sebelum pengesahan, bekerja sama dengan Kantor Wilayah Kemenkumham untuk melakukan harmonisasi awal.
Pendekatan ini berhasil mengurangi konflik norma antara peraturan daerah dan undang-undang nasional, sehingga pelaksanaan kebijakan di daerah menjadi lebih efektif.
3. Harmonisasi Regulasi Bidang Lingkungan Hidup
Dalam penyusunan peraturan turunan dari Undang-Undang Lingkungan Hidup, tim legislative drafting Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan analisis tumpang tindih antarperaturan yang terkait dengan izin lingkungan, tata ruang, dan pertambangan. Melalui proses harmonisasi, sejumlah pasal disesuaikan agar tidak bertabrakan dengan kebijakan energi dan pertanian.
Pendekatan ini menunjukkan bagaimana sinkronisasi substansi antarregulasi dapat mengurangi konflik kebijakan di lapangan dan meningkatkan efektivitas implementasi.
4. Kolaborasi Akademisi dan Pemerintah dalam Harmonisasi
Beberapa universitas hukum di Indonesia, seperti Universitas Gadjah Mada dan Universitas Indonesia, telah aktif berkolaborasi dengan kementerian dan DPR dalam proses legislative drafting. Melalui kajian akademik, para ahli membantu menilai potensi disharmoni regulasi sebelum rancangan undang-undang disahkan.
Sinergi antara akademisi dan pemerintah ini menjadi praktik baik yang mendukung prinsip evidence-based lawmaking, di mana regulasi dibangun berdasarkan data, analisis, dan kebutuhan nyata masyarakat.
5. Pemanfaatan Teknologi dalam Harmonisasi
Digitalisasi proses hukum juga memperkuat harmonisasi. Misalnya, sistem JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) kini digunakan untuk menelusuri hubungan antarperaturan. Dengan database ini, legislative drafter dapat melakukan analisis cepat terhadap potensi tumpang tindih atau kekosongan hukum.
Beberapa kementerian bahkan mulai mengembangkan AI-based legal drafting tools, yang membantu memeriksa kesesuaian terminologi dan hierarki antarregulasi. Ini menjadi langkah penting menuju transformasi digital dalam penyusunan hukum di Indonesia.
Konsistensi Hukum melalui Drafting Berkualitas
Harmonisasi regulasi bukan hanya soal penyelarasan antaraturan, tetapi juga tentang menjaga integritas sistem hukum nasional. Legislative drafting berperan penting dalam memastikan bahwa setiap peraturan lahir dari proses yang rasional, terstruktur, dan konsisten dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.
Perancang regulasi yang kompeten mampu melihat hubungan antaraturan, memahami konteks sosialnya, dan merumuskan norma yang mudah dipahami oleh publik. Tanpa keahlian drafting yang baik, regulasi akan mudah disalahartikan, bahkan menimbulkan konflik hukum baru.
Dengan penguatan kapasitas legislative drafter di setiap instansi, dukungan teknologi hukum, dan kolaborasi lintas sektor, Indonesia dapat membangun sistem regulasi yang selaras, efisien, dan adaptif terhadap perubahan zaman. Ketika harmonisasi tercapai, keadilan dan kepastian hukum tidak lagi menjadi jargon, tetapi menjadi realitas dalam tata kelola pemerintahan yang transparan dan berkeadilan.
Wujudkan harmonisasi regulasi yang konsisten antar lembaga. Kuasai prinsip dan teknik drafting profesional lewat pelatihan kami. Klik tautan ini untuk melihat jadwal terbaru dan penawaran spesial.
Referensi
- Kementerian Hukum dan HAM RI. (2023). Panduan Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (beserta perubahan).
- OECD. (2022). Regulatory Policy Outlook 2022. Paris: OECD Publishing.
- UNDP. (2021). Legislative Drafting and Law Reform Practices in Developing Countries.
- Bappenas. (2022). Peta Jalan Reformasi Regulasi Nasional 2022–2025.